Di daerah, kesejahteraan pegawai sering datang dalam bentuk angka yang kering: pos belanja, kode rekening, keputusan bupati. Tapi di balik angka itu ada dapur rumah tangga, cicilan sepeda motor, uang sekolah anak, dan gairah datang pagi ke kantor kecamatan. Tambahan Penghasilan Pegawai—TPP—bagi PNS Pemerintah Kabupaten Dairi bukan sekadar tunjangan. Ia adalah instrumen kecil dalam mesin besar pembangunan daerah.
Masalahnya, data menunjukkan anggaran TPP Dairi 2026 hanya tersedia untuk Januari-Mei. Di sinilah persoalannya menjadi serius. Pemerintah Kabupaten Dairi memang telah memiliki dasar APBD 2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2025, dan besaran TPP ASN ditetapkan melalui Keputusan Bupati Dairi. Namun ketika anggaran hanya cukup lima bulan, TPP berubah dari kebijakan kesejahteraan menjadi sinyal kegamangan fiskal.
Secara ekonomi, TPP bekerja lewat jalur konsumsi. Pegawai menerima tambahan pendapatan, lalu membelanjakannya di pasar Sidikalang, warung kopi, toko beras, bengkel, sekolah, dan layanan kesehatan. Dalam ekonomi daerah yang tidak terlalu besar, uang pegawai negeri punya daya edar. Ia menghidupkan pedagang kecil, menahan pelemahan permintaan, dan memberi napas pada sektor jasa. BPS mencatat ekonomi Dairi 2024 tumbuh 4,97 persen, dengan PDRB harga berlaku Rp12,69 triliun; dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada perdagangan besar-eceran dan reparasi kendaraan. Artinya, konsumsi pegawai bukan faktor sepele.
Namun efek TPP terhadap pertumbuhan tidak boleh dilebih-lebihkan. Uang tambahan yang hanya mengalir lima bulan menciptakan dorongan sesaat, bukan transformasi. Ia seperti hujan pendek di ladang kering: membantu tunas bertahan, tapi tidak mengganti irigasi. Bila TPP berhenti setelah Mei, konsumsi rumah tangga pegawai bisa tertahan. Pegawai menunda belanja, pedagang kehilangan pelanggan tetap, dan ekonomi lokal kehilangan sebagian bantalan permintaan.
Dalam perspektif studi pembangunan, kelemahan terbesar kebijakan semacam ini bukan pada niatnya, melainkan pada kesinambungannya. Pembangunan membutuhkan kepastian. Petani butuh kepastian harga, investor butuh kepastian izin, pegawai butuh kepastian penghasilan. Ketidakpastian TPP dapat menggerus semangat kerja. Pegawai yang pada Januari-Mei merasa dihargai bisa berubah menjadi cemas pada Juni-Desember. Kecemasan itu tidak selalu terlihat dalam absensi, tapi terasa dalam kualitas layanan: lambat menindaklanjuti surat, enggan berinovasi, bekerja sekadar menggugurkan kewajiban.
Literatur internasional memberi peringatan penting. Dal Bó, Finan, dan Rossi dalam Quarterly Journal of Economics menunjukkan insentif finansial dapat memperkuat kapasitas negara karena membantu menarik orang yang lebih cakap ke sektor publik. Tetapi Weibel, Rost, dan Osterloh dalam Journal of Public Administration Research and Theory mengingatkan bahwa skema bayar-berdasarkan-kinerja dapat memiliki biaya tersembunyi: bila desainnya buruk, insentif justru mengganggu motivasi intrinsik pegawai. Dua temuan ini relevan bagi Dairi: TPP penting, tapi tidak boleh menjadi sekadar “uang hadir”.
TPP yang sehat harus memenuhi tiga syarat. Pertama, adil. Pegawai dengan beban kerja tinggi dan risiko pelayanan berat perlu dibedakan dari pegawai yang kontribusinya minimal. Kedua, terukur. Indikator kinerja jangan berhenti pada presensi elektronik. Kehadiran adalah syarat dasar, bukan prestasi. Ketiga, berkelanjutan. TPP lima bulan akan sulit membangun kultur kerja tahunan.
Di titik ini, Pemkab Dairi menghadapi dilema klasik daerah: ingin menyejahterakan aparatur, tapi ruang fiskal terbatas. Pemerintah pusat melalui UU HKPD menekan daerah agar belanja pegawai tidak melampaui 30 persen dari total belanja daerah, di luar tunjangan guru. Kementerian Keuangan menjelaskan pembatasan itu berada dalam Pasal 146 UU HKPD. Sementara pemberitaan lokal menyebut belanja pegawai Dairi mencapai 46,35 persen dari total APBD, kondisi yang berpotensi mempersempit belanja pembangunan.
Karena itu, solusi tidak bisa berupa seruan moral: “pegawai harus tetap semangat.” Semangat kerja bukan hanya urusan mental, melainkan juga desain institusi. Pegawai yang hidup dalam ketidakpastian pendapatan akan rasional mengurangi ekspektasi kerja. Pemerintah daerah yang ingin layanan publik baik harus membangun sistem penghargaan yang bisa dipercaya.
Apa yang perlu dilakukan? Pertama, Pemkab dan DPRD perlu membuka simulasi fiskal TPP 12 bulan kepada publik: berapa kebutuhan ideal, berapa kekurangan, dan pos mana yang bisa direalokasi tanpa mengorbankan layanan dasar. Kedua, TPP perlu dipilah: komponen dasar kesejahteraan dijaga serendah-rendahnya agar stabil, sedangkan komponen kinerja diberikan berdasarkan capaian unit kerja. Ketiga, indikator kinerja harus dikaitkan dengan hasil layanan: kecepatan perizinan, kualitas administrasi kependudukan, tindak lanjut pengaduan, realisasi program, dan kepuasan warga. Keempat, evaluasi TPP sebaiknya triwulanan, bukan menunggu ribut di akhir tahun.
TPP bukan musuh pembangunan. Yang berbahaya adalah TPP tanpa disiplin fiskal dan tanpa ukuran kinerja. Bila dikelola baik, ia menjadi investasi kelembagaan: pegawai lebih tenang, layanan membaik, konsumsi lokal bergerak. Bila dikelola buruk, ia menjadi beban rutin yang memakan ruang jalan, irigasi, sekolah, dan puskesmas.
Dairi tidak membutuhkan birokrasi yang hanya dibayar untuk hadir. Dairi membutuhkan aparatur yang cukup sejahtera untuk bekerja waras, cukup dihargai untuk melayani, dan cukup diawasi agar tidak nyaman dalam mediokrasi. TPP lima bulan adalah alarm. Ia mengingatkan bahwa pembangunan daerah bukan cuma soal menambah uang, melainkan menata keberlanjutan, keadilan, dan kepercayaan.
Dr. Aryanto Tinambunan
Dosen Tidak Tetap FEB Unika Santo Thomas, Alumni Doktoral Studi Pembangunan USU dan ASN Pemprovsu
(pembaca dapat menigirim tulisan/artikel/opini ke email : sindeka.id@gmail.com)
