SINDEKA.id – Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara mensosialisasikan penguatan teknis terkait Data Dukung Aksi HAM periode B08 bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Selasa (8/8/2023).
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor melalui Plt. Aisten Administrasi dan Pembangunan, Sahat Boangmanalu, S.Pd, MM menjelaskan, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025 ini menitikberatkan kepada pemenuhan HAM 4 (empat) kelompok, yakni Kelompok Masyarakat Rentan (Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Masyarakat Hukum Adat). (*)
